ASOSIASI KONTRAKTOR SELURUH INDONESIADewan Pimpinan dan Seluruh Anggota Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia mengucapkan selamat dan sukses atas Pelantikan Pengurtus LPJK Periode 2025 – 2029, semoga amanah dalam bekerja dan mengedepankan kepentingan bersama Masyarakatan Jasa Konstruksi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan terdapatnya beberapa perubahan pengaturan yang signifikan terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta segmentasi pasar untuk setiap kualifikasi pada jenis usaha jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi.
Bogor – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia Indonesia Ke IV (MUNAS AKSI Ke-IV) hari ini tanggal 22 Juli 2025 yang dilaksanakan di Onih Hotel – Bogor, telah memilih Dewan Pimpinan Nasional baru yang akan memimpin organisasi ini selama limat tahun ke depan. Ir. Veri Senopel untuk kesekian kalinya terpilih kembali sebagai Ketua Umum AKSI periode 2025-2030 melalui proses pemilihan yang berlangsung mulus dan transparan.
Dalam sambutannya, Ir. Veri Senopel menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta Munas yang telah mempercayakan dirinya untuk memimpin Kembali AKSI. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara anggota untuk mencapai tujuan organisasi. dan juga antar Lembaga terutama dengan Lembaga pemerintah
Tujuan dan Harapan
Kementrian Pekerjaan Umum, mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
Peraturan Menteri PUPR ini merupakan hasil evaluasi dari penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil evaluasi juga berasal dari masukan masyarakat jasa konstruksi terhadap kendala dan hambatan dalam implementasi perizinan berusaha berbasis resiko sektor jasa konstriksi.
Diharapkan kepada Masyarakat Jasa Kontruksi dapat mengetahui relaksasi kemudahan kebijakan terkait persyaratan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi sehingga dalam pengurusan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruki dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi menjadi cepat dan dapat menjawab solusi hambatan yang terjadi selama ini dirasakan dunia usaha Jasa Konstruksi.
Download : Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022
sumber : sipjaki.pu.go.id
Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI) Papua Barat melantik Dewan Pimpinan Daerah AKSI Kabupaten Sorong untuk Masa Bhakti 2022 – 2027 pada tanggal 17 Maret 2022 di Distrik Ayamaru, Maybrat-Sorong.
Ketua Umum DPP AKSI Papua Barat ( Noak Mandowen ) melantik Sdr. Robert Sentuf sebagai Ketua Umum dan Sdr. Manfred Susim sebagai Sekretaris Umum.
Pada kesempatan pelantikan tersebut Ketua Umum Propinsi Papua Barat berpesan kepada segenap Dewan Pengurus maupun anggota AKSI Kab. Maybrat untuk dapat bersinergi dengan pemerintah daerah maupun Instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan diwilayah Kab. Maybrat pada khususnya dan Propinsi pada umumnya.
Juga disampaikan oleh Ketua Umum agar Pemerintah dapat memberikan apresiasi dan pembinaan yang baik kepada para pengusaha lokal dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan Daerah maupun Nasional.
Pelantikan DPD AKSI Kab. Maybrat di laksanakan di Distrik Ayamaru, Maybrat pada tanggal 17 Meret 2022. pada kesempatan ini pula Dewan Pimpinan Nasional mengucapkan selamat bekerja kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Maybrat, semoga sukses selalu.
Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI) bekerjasama dengan Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri (P3SM) dalam rangka pelaksanaan dan pelayanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Anggota AKSI Tahun 2022.
Kerjasama ini di inisiasi oleh Forum Lintas Aspirasi Jasa Konstruksi (FLAJK) yang beranggotakan 15 Asosiasi baik Jasa Konstruksi, Profesi maupun Jasa Konsultasi Konstruksi.
Diharapkan dengan kerjasama yang terjalin dapat menjadi sinergitas antar Asoasisi maupun Asosiasi dengan LSBU/LSP dalam rangka peningkatan dan pelayanan kepada anggota.
SKK diwajibkan dimiliki oleh Penangung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tidak seperti SBU yang sangat banyak Pasal ketentuannya di PP 05/20, untuk SKK hanya diterangkan pada 3 pasal saja yaitu dengan kutipan asli sebagai berikut:
Pasal 101
Pasal 102
Untuk Kualifikasi Tenaga Kerja, SKK mengacu kebijakan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka KualifikasiNasional Indonesia (PS 08/12). Sedangkan untuk klasifikasinya mengacu ke PP 14/20 dengan kutipan sebagai berikut:
Pasal 28
Pasal 28C
Untuk Kode dan Subklasifikasi dari Klasifikasi Sipil (b), Mekanikal(c) dan Manajemen pelaksanaan (h) dapat dilihat pada Surat Edaran nomor 11/SE/LPJK/2021 perihal Pedoman Teknis Konversi Jenjang Kualifikasi Jabatan Kerja pada SKK dengan Klasifikasi Sipil, Mekanikal dan Manajemen Pelaksanaan.
Sebagai penambah pengetahuan, terkait ketentuan terkait SKK, kebijakannya telah beberapa kali dirubah dimana saat ini yang dipakai adalah SE 21/21. Sebelumnya dipakai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usahadan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi (SE 30/20). Hal ini terjadi karena terdapatnya Masa transisi yang berlangsung sejak pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021-2024 sampai ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi pada 06 Desember 2021.
Pada masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2017-2020 yang dipakai adalah Peraturan LPJK nomor 5 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli (PLPJK 05/17) dan Peraturan LPJK nomor 6 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil (PLPJK 06/17).
Berikut format SKK yang berlaku :
Alur sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui OSS RBA diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
PP No. 5 tahun 2021 pasal 103
1. Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 1 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. permohonan;
b. pembayaran biaya;
c. verifikasi dan validasi, dan
d. persetujuan/penolakan permohonan SBU konstruksi.
2. BUJK mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Lembaga OSS dengan dilengkapi dokumen yang ==dipersyaratkan.
3. Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kriteria penilaian kelayakan yang telah ditetapkan dalam ==Pasal 85 ayat (1), sesuai subklasifikasi dan jenis kegiatan usaha.
4. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya surat tagihan.
5. Pelaksanaan verilikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan BUJK ==melakukan pembayaran biaya.
6. Apabila permohonan disetujui, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pembayaran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan ==SBU konstruksi, dan dicatat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi ==jasa konstruksi terintegrasi.
7. Apabila permohonan tidak disetujui, BUJK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada LSBU.
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/M/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2022 tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi Serta Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja
![Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022](http://<div class='w3eden'><!-- WPDM Link Template: Default Template -->
<div class="link-template-default card mb-2">
<div class="card-body">
<div class="media">
<div class="mr-3 img-48"><img class="wpdm_icon" alt="Icon" src="https://aksi170.site/wp-content/plugins/download-manager/assets/file-type-icons/pdf.svg" /></div>
<div class="media-body">
<h3 class="package-title"><a href='https://aksi170.site/download/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-8-tahun-2022/'>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022</a></h3>
<div class="text-muted text-small"><i class="fas fa-copy"></i> 1 file(s) <i class="fas fa-hdd ml-3"></i> 2.63 MB</div>
</div>
<div class="ml-3">
<a class='wpdm-download-link download-on-click btn btn-primary ' rel='nofollow' href='#' data-downloadurl="https://aksi170.site/download/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-8-tahun-2022/?wpdmdl=1895&refresh=6a173b8fc2e6e1779907471">Download</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>){kind=link}